Penguasaan Minyak bumi Indonesia memiliki sejarah panjang dan tergolong tertua di dunia. Eksplorasi dan pengeboran minyak pertama di Indonesia dilakukan oleh seorang Belanda, Jan Reerink, di Majalengka pada tahun 1871 yang hanya berselang dua belas tahun setelah pengeboran minyak pertama di dunia oleh Kolonel Edwin Laurentine Drake dan William Smith de Titusville (1859), di negara bagian Pensilvania, Amerika Serikat.

Selanjutnya, usaha eksplorasi minyak di Indonesia diteruskan oleh seorang Belanda lainnya bernama Aeilko Jans Zijker di daerah Langkat, Sumatera Utara, yang kemudian di tahun 1890 Zijker memindahkan konsesinya kepada Royal Dutch Petroleum.

Masuknya kartel-kartel raksasa minyak dunia dalam industri migas di Hindia Belanda diawali dengan terbitnya undang-undang pertambangan (Indische Mijnwet) pada tahun 1899. Undang-undang ini memperbolehkan pihak swasta untuk terlibat di dalam pengusahaan minyak bumi, setelah sebelumnya pemerintah kolonial melarang keterlibatan pihak swasta. Standard Oil of New Jersey (SONJ), yang merupakan perusahaan swasta pertama, datang ke Hindia Belanda pada tahun 1912. Mereka lalu mendirikan anak perusahaan bernama Nederlansche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM). Hanya berselang sepuluh tahun, perusahaan itu mampu berproduksi hingga 10–20 ribu barel per hari dari sumur Talang Akar. Keberhasilan ini mendorong NKPM membangun kilang di Sungai Gerong pada tahun 1926.

Pada tahun 1924, Standard Oil of California (Socal), grup Standard Oil yang lainnya, datang ke Hindia Belanda. Socal kemudian bergabung dengan Texaco dan mendirikan perusahaan joint venture bernama NPPM (Nederlandsche Pasific Petroleum Maatschappij). Pengeboran pertama, mereka lakukan pada tahun 1935 di Blok Sebangga, sekitar 65 km utara Pekan Baru, dan menghasilkan minyak meskipun tidak terlalu besar. Penemuan besar mereka terjadi pada tahun 1944, pada saat ahli geologi NPPM melakukan pengeboran di Sumur Minas-1. Penemuan inilah yang merupakan cikal bakal penguasaan Chevron terhadap cadangan minyak terbesar di Indonesia saat ini.

Di awal tahun 90-an, angka produksi nasional dapat menembus 1.6 jt Bph. Saat ini, dengan kebutuhan konsumsi dalam negeri yang mencapai 1.3 jt bph sementara kekuatan produksi yang hanya 950 ribu bph (setengah dari hasil produksinya milik perusahaan asing), yang mengakibatkan negara harus mengimpor 2/3 dari kebutuhan domestik

Sejarah Proses Pengalihan Aset-Aset Asing Ke Indonesia

Sebagai kelanjutan dari Perpu Pengganti UU No. 44, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 [26 April 1963], yang menentukan batas waktu perundingan antara maskapai Shell, Stanvac, dan Caltex [Tiga Besar] yang ketika itu telah beroperasi sejak sebelum kemerdekaan, dengan pemerintah yaitu tanggal 15 Juni 1963. Bilamana sampai waktu tersebut tidak dapat dicapai persetujuan, maka perusahaan-perusahaan asing itu harus menghentikan kegiatannya di Indonesia.

Tanggal 1 Juni 1963, dihasilkan apa yang disebut sebagai “Head of Agreement” dimana Shell ikut menandatangi. Pihak perusahaan asing itu sepakat untuk meneruskan usahanya di Indonesia atas dasar kontrak dan bukan lagi konsesi. Setelah kemudian sebuah tim antar departemen di Jakarta berhasil menyelesaikan detail kontrak tersebu, maka bulan September 1963 ditanda tangani pula apa yang kemudian disebut “kontrak karya”. Sejak itu, Shell menjadi kontraktor dari PERMIGAN, Stanvac menjadi kontraktor PERMINA, dan Caltex menjadi kontraktor PERTAMIN. Kepada perusahaan-perusahaan asing itu diberi jangka waktu 20 tahun kontrak eksplorasi untuk daerah-daerah konsesi dan 30 tahun untuk daerah-daerah baru yang terbagi sepuluh tahun eksplorasi dan dua puluh tahun eksploitasi.

Sebagai hasil akumulasi interaksi dengan perusahaan asing selama 40 tahun terakhir, Perusahaan Migas Nasional dan sumber daya manusia Indonesia saat ini telah menguasai teknologi serta memiliki pengalaman manajemen global yang mana seharusnya peranan perusahaan nasional telah mendominasi produksi Migas Nasional.

Kebijakan migas nasional di sepuluh tahun terakhir ini praktis gagal, di tandai oleh merosotnya produksi Migas Nasional sebesar 50% selama 10 tahun terakhir serta pengelolaan Jasa dan Barang yang 85% masih didominasi oleh perusahaan asing. Intervensi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan Migas Nasional masih sangat minim.

Dari beberapa kontrak migas yang akan segera berakhir hingga akhir 2020, hampir kesemuanya merupakan perusahaan asing. Tidak ada satupun yang merupakan perusahaan migas nasional. Padahal, keinginan agar migas dikelola sendiri, telah muncul sejak tahun 1957 ketika Ibnu Sutowo jadi dirut PT Pertamin pertama kali mengambil alih lapangan minyak Pangkalan Brandan ex-Shell Petroleum, paling lambat 20 tahun industri migas telah dikelola oleh bangsa sendiri.


Strict Standards: Non-static method modGTranslateHelper::getParams() should not be called statically in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/mod_gtranslate.php on line 13

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 115

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 130

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 142
Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English German Japanese Portuguese Russian Spanish

Event

Video Gallery