SISI SUPLAI :

Peningkatan Produksi Dengan Pengalihan Lapangan Migas Asing Ke Perusahaan Migas Nasional, Pasca Berakhirnya Kontrak Lapangan Migas Asing, Serta Penerapan Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) Serta Optimalisasi Lapangan Terlantar, Lapangan Tua, Dan Sumur Tua)

 

Dalam rangka Ketahanan Energi Nasional serta Kemandirian Sektor Energi, segera percepat pengalihan lapangan minyak asing yang sudah habis kontraknya kepada Perusahaan Migas Nasional dengan cara business to business (B2B), dalam koridor hukum dan perjanjian kontrak serta etika bisnis internasional. Pelaksanaan ini akan langsung meningkatkan produksi nasional, dan telah terbukti dan menjadi  kenyataan bahwa lapangan minyak yang dilanjutkan pengelolaannya oleh Perusahaan Migas Nasional umumnya, produksinya meningkat (Medcodari Stanvac, Pertamina dari BP, Offshore West Java dan Pertamina dari Kodeco, West Madura Offshore). Tidak ada alasan yang kuat lagi untuk memperpanjang lapangan minyak yang dikelola perusahaan migas asing untuk diperpanjang kontraknya. Hal inipun tidak melanggar dan sudah sesuai dengan UU Migas serta perjanjian kontrak PSC. tegaskan kepada perusahaan migas yang hampir selesai kontraknya bahwa kontrak tersebut tidak di perpanjang sehingga ada kepastian hukum buat investor asing. Kemudian lakukan pendekatan, dan atau perundingan antara Perusahaan Migas Asing yang akan habis Kontraknya dengan Perusahaan Migas Nasional, sehingga terjadi negosiasi bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta lancarnya pengalihan kontrak.

 

Untuk lapangan migas yang memerlukan dan dimungkinkan untuk dilakukan pengurasan yang optimal dengan teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) atau teknologi lainnya, patut dilakukan dan diterapkan secara efektif dan efisien. Laksanakan perintah Inpres No.2 tahun 2012 yang memerintahkan kepada semua menteri atau departemen terkait untuk bersinergi dan membantu Program Percepatan Kenaikan Produksi Nasional Migas. Laksanakan peraturan pemerintah Kepmen No.001 dan No.003 tahun 2008 untuk optimalisasi eksploitasi lapangan terlantar, lapangan tua, sumur tua dengan melibatkan dan memberdayakan Perusahaan Migas Swasta Nasional. Revisi dan sempurnakan Inpres dan Kepmen tersebut sehingga terjadi kemudahan pada tingkat pelaksanaan dan tidak salah sasaran serta penyelewengan. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki puluhan lapangan tua dan terlantar serta puluhan ribu sumur tua yang apabila dioptimalkan produksinya bisa menyumbang kenaikan peroduksi sebesar kira kira 300.000 bph.

Sedangkan untuk memberikan dukungan  kemampuan seluruh Perusahaan Migas Nasionaldalam melakukan upaya extraordinary peningkatan produksi nasional dan Kemandirian Pengelolaan Industri Migas, perlu dipertimbangkan, diberlakukan sistem bagi hasil yang baru yang secara langsung pembagian hasil produksinya. Dimana Negara mendapat 60 persen dan Perusahaan Migas Nasional 40 persen dari volume produksi untuk minyak dan gas yang seluruhnya diwajibkan untuk keperluan dalam negeri terlebih dahulu.

Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Kerja Frontier  Dan Deep Sea

Mengingat bahwa Indonesia masih memiliki Potensi besar atas Cekungan Hidrokarbon di Wilayah Frontier dan Deep Sea di sekitar Indonesia Timur, seharusnya  pemerintah punya komitmen untuk memberikan penawaran khusus dengan memberikan kepastian hukum, pembagian bagi hasil yang lebih menarik serta insentif lainnya untuk investor Perusahaan Migas Asing. Sehingga investor asing tertarik untuk berinvestasi di wilayah kerja tersebut, karena merasa terjamin investasinya di Indonesia serta menarik dalam analisa dan perhitungan bisnis. Perlu diketahui dan dipertimbangkan bahwa sekarang di sekitar negara-negara Asia terdapat banyak tawaran investasi migas yang sangat dan lebih  menarik dibanding di Indonesia.

Pembentukan Lembaga Petroleum Fund Oleh Pemerintah

Disisi lain Pemerintah didalam rangka meningkatkan produksi nasional, kemandirian energi serta national security, perlu melakukan terobosan dengan mendirikan Lembaga Petroleum fund untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan survei seismik, untuk mengetahui secara rinci dan akurat  tentang potensi cadangan minyak nasional serta menemukan cadangan migas baru.

Pemerintah HARUS BERANI menyediakan 1-2 milyar USD setiap tahun untuk membor 30-60 sumur eksplorasi oleh perusahaan nasional. Kegiatan eksplorasi ini dapat menjamin kenaikan produksi dengan penemuan sumber-sumber migas baru, tanpa ada kegiatan eksplorasi, mustahil akan terjadi peningkatan produksi. Dengan adanya penemuan sumber-sumber migas baru yang menjamin peningkatan produksi nasional maka Indonesia akan terhindar dari ketergantung minyak impor BBM sekaligus menjamin Ketahanan Energi Nasional. Kita masih yakin bahwa Indonesia masih memiliki potensi penemuan sumber-sumber migas yang baru. Targetkan tahun 2020 Seluruh Kebutuhan Minyak Indonesia Seluruhnya Diproduksikan Dari Wilayah Indonesia Oleh Nasional dan Investor Asing.

Pembangunan Kilang Minyak Baru Yang Terpadu Dan Terintregrasi Dengan Industri Petro-Chemical Serta Peningkatan Kapasitas  Dan Modifikasi Kilang Minyak Yang Lama.

Untuk menjamin ketersediaan BBM dalam negeri yang makin meningkat permintaannya setiap tahun, maka mutlak diperlukan beberapa kilang minyak baru yang harus dibangun. Disamping dibangun oleh pemerintah perlu juga diberikan kesempatan kepada Perusahaan Migas Swasta Nasional untuk membangun kilang minyak kapasitas besar dan kapasitas mikro (Portabel) guna membantu kebutuhan BBM nasional dan daerah. Pembangunan kilang minyak swasta tersebut harus didukung dan di fasilitasi pemerintah baik kemudahan perijinannya maupun insentif pajak atau lainnya. Sedang Pembangunan kilang minyak oleh pemerintah  diarahkan ke pembangunan kilang yang dapat menyuling Minyak Bumi Produksi Nasional dan memproduksi BBM yang dibutuhkan. kilang minyak tersebut harus terpadu dan terintregrasi dengan industri petro-chemical, sehingga terjadi multi-optimalisasi produksi turunan minyak bumi. Industri migas kita kedepan masih sangat perlu membangun industri petro-chemical baik untuk konsumsi dalam negeri yang masih besar, maupun untuk kebutuhan ekspor. Disamping itu bila memungkinkan dan masih dalam perhitungan secara ekonomis, maka perlu kilang minyak kita yang ada sekarang untuk ditingkatkan kapasitas produksinya dan atau dimodifikasi peruntukannya sehingga mampu memproduksi minyak mentah baik  produk nasional atau impor untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional.

SISI KONSUMSI :

Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Gas Untuk Kendaraan Bermotor Dan Atau Transportasi

Seperti kita ketahui bahwa pemakaian BBM untuk kendaraan bermotor dan transportasi sudah mencapai 70-80 persen konsumsi BBM nasional. Pemerintah nyatanya saat ini kewalahan dan tidak mampu mengendalikan pertambahan dan pemakaian kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan. Salah satu upaya yang paling efektif menggantikan pemakaian BBM tersebut adalah mengganti dengan Bahan Bakar Gas (BBG). Di negara maju lainnya, pemakaian gas untuk kendaraan bermotor sangat maju dan populer ini disebabkan adanya dukungan serta difasilitasi infrastruktur oleh pemerintahnya. Indonesia walaupun sudah mencanangkan pemakaian gas ini selama 10 tahun, tetapi kenyataannya pelaksanaan tidak terealisasi dan sangat lambat peningkatan pemakaiannya. Masalah pokok yang menjadi kendala utama adalah: tidak tersedianya Stasiun Pengisian Gas yang cukup memenuhi kebutuhan danalat konversi dari BBM ke BBG yang cukup mahal. Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas menyediakan fasilitas infrastruktur dan mencari solusi meringankan harga alat konversi, kalau perlu alat tersebut dibuat pabriknya disini dan jika terpaksa dapat bekerja sama dengan pabrikan asalnya. Yang penting harganya dapat terjangkau masyarakat luas. Tidak ada jalan lain pemerintah harus bertindak untuk melakukan tekanan pemakaian gas untuk kendaraan bermotor demi ketahanan energi, demi national security.

Percepatan Pemakaian Dan Pemanfataan Energi Lain Yang Terbarukan

Oleh karena energi yang terbarukan posisinya sangat penting untuk menggantikan energi fosil yang suatu saat pasti habis karena tidak bisa diperbaharui, maka penting sekali pengembangan energi terbarukan ini dipercepat. Sudah terbukti di banyak negara Amerika Latin pemakaiannya dan produksinya sudah sangat efektif. Indonesia punya potensi dan sumberdaya yang lebih dari cukup dan pasti bisa dikembangkan kalau pemerintah sungguh sungguh memberikan political will yang kuat dan konsisten. Pemerintah perlu me-review kembali peraturan terkait dengan tujuan mempermudah perijinan agar pelaksanaan pengembangan energi terbarukan menjadi mudah dan cepat. Harus dibuat program jangka pendek yang workable dan kongkrit, jangka menengah dan panjang yang jelas dan dapat terlaksana agar sumber-sumber energi non-migas terus digarap dan diperbesar untuk mengurangi porsi migas dalam bauran energi kedepan. Ekploitasi tenaga panas bumi harus dirangsang untuk segera bisa menyediakan tenaga panas bumi untuk pembangkit listrik. Kemudahan perijinan pusat dan daerah harus segera dilakukan. Pemerintah harus memberikan insentif fiskal untuk kegiatan.

Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Pembangkit Listrik

Pada era saat ini dimana ketergantungan energi kita kepada negara lain semakin meningkat serta produksi dan politik migas dunia yang tidak menentu, yang setiap saat dapat mengancam national security NKRI, maka sudah saatnya kita harus mengunakan tenaga nuklir untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Sudah terbukti bahwa tenaga nuklir sangat murah dibanding energi lainnya. Di seluruh dunia terdapat 441 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), di Amerika Serikat hampir 200 PLTN; Perancis, Jerman dan Jepang masing-masing hampir 100 PLTN sisanya ada di Rusia, Iran dan Korea serta lainnya. Sekitar tahun 2020 PLTN di dunia akan bertambah 126 PLTN baru, diantaranya terdapat 40 PLTN di China. Kita memahami bahwa ada resiko yang tinggi terhadap pemakaian tenaga nuklir, tapi resiko tersebut masih bisa diatasi dengan teknologi dan tingkat kehati-hatian yang tinggi, dibandingkan dengan resiko ketidak tersediaan energi impor yang dapat mengakibatkan ancaman keamanan nasional dan  kelangsungan NKRI.

Sosialisasi Dan Pendidikan Hemat Energi Buat Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia

Saat ini kondisi masyarakat indonesia cenderung boros energi, salah satu sebabnya adalah karena subsidi BBM yang salah sasaran. Terbukti dan menjadi kenyataan  bahwa masyarakat menengah dan menengah  atas yang paling banyak menikmati subsidi BBM dibanding masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah yang melihat kondisi ini kewalahan mengatasi salah sasaran subsidi BBM tersebut, berbagai cara dilakukan tetapi tidak menjawab substansi permasalahan. Seharusnya pemerintah berani memutuskan agar pemilik kendaraan bermotor pribadi atau berpelat hitam “dilarang” membeli BBM subsidi. Dengan demikian masyarakat menengah dan menengah atas akanmembeli BBM non-subsidi, dan terpaksa melakukan penghematan dengan mengatur pemakaian mobilnya. Sedang BBM bersubsidi hanya diperuntukan kepada kendaraan bermotor berpelat kuning atau kendaraan transportasi umum yang melayani rakyat kecil. Konsep ini akan menuntaskan permasalahan salah sasaran subsidi, membuat dan mendidik masyarakat agar hemat energi sekaligus dapat bonus berupa berkurangnya populasi kendaraan bemotor di jalan jalan khususnya mengurangi kemacetan di dalam kota yang sudah tidak bisa dikendalikan. Berdasarkan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban memberikan subsidi bagi rakyatnya yang belum mampu.

BBM Subsidi Hanya Untuk Transportasi Publik, Nelayan, Petani Dan Kendaraan Roda Dua

Namun untuk kendaraan roda 4 pribadi, baik produk Pertamina maupun produk distributor asing, kenakan pajak BBM 50%-100% dari harga pasar bagi produk BBM non- subsidi, dalam bentuk kenaikan harga BBM non-subsidi. Agar BBM subsidi tidak disalahgunakan, terapkan pengontrolan ketat, gunakan semua alternatif metoda kontrol disertai pengawasan TNI dan Polri 24 jam di setiap SPBU darat dan laut. Aparat dirotasi tiap hari antar SPBU dan lokasi yang rawan. Dampaknya peningkatan devisa sekitar 100-200 triliun rupiah dan penurunan konsumsi.

Stop Produksi Kendaraan BBM Termasuk Mobil Murah BBM Untuk Pasar Domestik, kendaraan BBM dialihkan ke pasar global, konversi industri kendaraan roda 2 dan roda 4 BBM menjadi kendaraan BBG segera. Negara menyediakan gratis alat konversi (converter kit) mobil BBM menjadi mobil BBG untuk mobil lama, dan untuk mobil baru langsung disediakan oleh industri mobil, dimulai dari semua kendaraan milik negara. SPBG dibangun sebanyak-banyaknya di setiap kota.

Stop/Batasi Pembangunan Jalan Tol Seluruh Indonesia

Alihkan anggarannya untuk membangun secara besar-besaran transportasi masal (monorail disetiap kota, perbanyak rel ganda kereta api, aktifkan rel kereta yang terbengkalai, bis kota BBG semacam TransJakarta, MRT).

Gratiskan Jutaan Sepeda Rakyat (Seperti Di Cina), Populerkan Pemakaian Sepeda Motor Listrik & Sediakan Infrastrukturnya.

Produksi & impor kendaraan listrik di buka tanpa dikenakan pajak. Wajibkan penggunaan alat listrik hemat energi, bangunan perkantoran bertingkat (sky building) memakai energi matahari bebas BBM (green building).

Berikan Insentif & Percepat Diversifikasi PLTGas Dan PLTU Batubara, Geothermal, Nuklir, Solar Energy, Dan Energi Alternatif Lainnya

Khusus PLT Nuklir diberikan prioritas untuk segera dibangun diluar Jawa. Bangun segera fasilitas penampungan cadangan minyak jadi dari kapasitas bertahan 2 minggu menjadi 3 bulan (kapasitas 120 juta barel) tanpa impor.

Target “Zero” Impor BBM Diupayakan Dalam Lima Tahun

Konsumsi BBM transportasi (70% dari konsumsi nasional) dan BBM untuk listrik PLN maupun swasta (30% dari konsumsi nasional) menjadi nol dalam lima tahun, dan minyak produksi dalam negeri seluruhnya tidak digunakan untuk kendaraan tapi digunakan untuk bahan baku (feed stock) industri hilir dan atau petro-kimia.

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English German Japanese Portuguese Russian Spanish

Event

Video Gallery