1. Keterlibatan pertama perusahaan nasional Pertamina tahun 1957, Medco tahun 1992,  dan  EMP  tahun  1995,  meningkatkan  produksi  minyak  nasional  hingga sekitar 250 ribu bph, paradoks karena 20 tahun terakhir produksi Indonesia turun 50% (lihat gambar).
  2. Saat ini Perusahaan nasional menyumbang sepertiga (1/3) dari total produksi minyak Indonesia. Oleh karenanya, sisa cadangan terbukti minyak Indonesia sekitar 3 miliar barel yang akan diproduksi agar dilaksanakan oleh perusahaan  nasional karena yang 23 miliar yang sudah diproduksikan praktis oleh perusahaan asing. Swasta asing sebaiknya lebih di fokuskan untuk melakukan  kegiatan eksplorasi terhadap potensi 30 miliar barel (new frontier) lainnya.
  3. Swasta asing didorong untuk melakukan eksplorasi terutama di wilayah-wilayah yang  belum  ditemukan (new  frontier), seperti saat mereka datang di tahun-tahun 1960an dan 1970an yang mana mereka berproduksi di lapangan-lapangan minyak yang baru. Ketika perusahaan nasional telah lebih kuat,  sehingga terjadilah kerjasama dengan mereka untuk menggarap aset-aset  tertentu, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal semacam ini telah dilakukan oleh negara Thailand. Di dunia maupun di Indonesia pada masa lalu, eksplorasi “New Frontier” dan re- Eksplorasi selalu menjadi tulang punggung dari upaya peningkatan produksi dan sekitar 90% kontributornya adalah eksplorasi new frontier, namun di Indonesia upaya re eksplorasi terbukti berhasil menemukan sumber minyak baru yang besar seperti yang terbukti di Cepu Exxon Mobile dan Suban Burung Conoco Phillips. Daerah lapangan yang tergolong baru dengan kesulitan yang hanya dapat di eksplorasi dengan teknologi tinggi dan modal besar, dapat kita berikan kepada perusahaan-perusahaan asing untuk mengelolanya. Upaya untuk menarik adanya investor-investor asing guna melakukan upaya eksplorasi “new frontier” dan peningkatan produksi dapat dilakukan dengan pemberian insentif yang kompetitif dibandingkan negara lain. Saat ini Indonesia tidak kompetitif lagi, perlu re evaluasi menyeluruh.
  4. Pada saatnya nanti (di masa depan), ketika kontrak swasta asing yang telah menemukan dan memproduksikan lapangan minyak baru (new frontier) telah berakhir, yang dalam jangka waktu 20 tahun, maka perusahaan nasional juga telah siap untuk mengambil alih penguasaan produksinya sehingga produksi Indonesia diharapkan dapat meningkat.
  5. Pengalihan pengusahaan produksi dari perusahaan asing ke nasional sangat diharapkan guna mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi pasokan dalam negeri serta pengurangan ketergantungan terhadap minyak impor. Usaha “lifting” menaikkan kembali produksi dapat kita capai (lifting produksi hingga 1,1 juta barel perhari) yakni, dengan cara pengalihan produksi tersebut dan peningkatan usaha eksplorasi yang diharapkan dapat dilakukan olehperusahaan-perusahaan asing maupun nasional yang telah mampu melakukannya
  6. Untuk melanjutkan bukti keberhasilan perusahaan nasional dalam  meningkatkan produksi selama 20 tahun terakhir, maka kami usulkan  berdasarkan prinsip meritokrasi bahwa kontrak lapangan migas yang telah diproduksi oleh perusahaan nasional selama 20 tahun pertama otomatis  diperpanjang, termasuk seluruh kontrak lapangan PT Pertamina (Persero) yang  akan berakhir pada tahun 2032. Demikian juga lapangan produksi swasta nasional yang sudah berakhir atau akan berakhir untuk 20 tahun pertama.
  7. Lapangan-lapangan tua migas dan sumur-sumur tua yang terbengkalai dan tidak tergarap, baik di WKP Pertamina Hulu maupun di wilayah kontrak PSC asing harus segera diserahkan kepada perusahaan nasional untuk segera diproduksikan walaupun kontrak diarea tersebut belum berakhir setelah terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang kontrak untuk segera diproduksikan.
  8. Pada tahun 2020-2025, 90% produksi nasional sudah dilaksanakan oleh perusahaan nasional dan perusahaan nasional sudah berproduksi dari operasi global, kalau memungkinkan 50% produksi dari operasi domestik dan 50% dari operasi global, demikian juga dengan pencapaian 95% barang dan jasa nasional untuk operasi domestik dan perusahaan jasa dan barang juga beroperasi global seperti yang dilakukan Amerika Serikat selama 100 tahun, Malaysia dan Cina selama 30 tahun terakhir.

Strategi Pengurasan Cadangan migas nasional

Indonesia sebenarnya mempunyai peluang besar untuk tetap dapat mandiri dalam upaya penyediaan migas nasional. Berdasarkan laporan Departemen  Energi Amerika, Indonesia masih memiliki potensi sumber minyak sama besarnya dengan yang sudah ditemukan.

Dari 26 miliar barel yang telah ditemukan, diketahui sampai sekarang sudah diproduksikan sekitar 23 miliar barel mayoritas dilakukan oleh perusahaan asing. Sedangkan yang 3 miliar barel sisanya yang akan diproduksikan, sudah seharusnya merupakan hak perusahaan nasional untuk meneruskannya.

Dari yang sudah ditemukan, produksi masih bisa ditingkatkan dengan aplikasi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Teknologi ini diyakini mampu menaikkan jumlah kurasan tambahan (additional recovery).

Di Indonesia, yang sudah berpengalaman sukses dalam melaksanakan proyek dengan menggunakan teknologi EOR adalah dengan steam flood yang telah dilakukan di lapangan Duri, Riau oleh Chevron.

Prospek eksplorasi sangat menantang untuk dapat terealisasi melalui langkah-langkah terobosan berani pemerintah, dengan cara pemberian insentif dan manajemen satu atap.

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)

Kontrak Bagi Hasil ini original digagas oleh Founding Father Indonesia yang diperkenalkan kepada industri migas dunia sejak 1967, yang semula oleh multi national corporation (The Seven Sisters) ditolak keberadaannya namun saat ini ditiru oleh lebih dari 23 negara termasuk Petronas Malaysia. Sistem ini terbukti sukses dilakukan Indonesia selama lebih 20 tahun dalam menaikkan produksinya dari 300 ribu barel perhari tahun 60an menjadi 1,6 juta barel perhari di awal 90an dengan dukungan UU PERTAMINA No. 8 Thn 1971 yang bercirikan manajemen satu atap dan perlakuan lex specialis terhadap industri migas. Namun demikian dengan dirubahnya UU No.8/71 termasuk dicabutnya perlakuan lex specialis dan manajemen satu atap industri migas maka terjadi penurunan produksi yang drastis akibat dari perubahan UU tersebut.  Bukanlah sebuah kemustahilan pencapaian target peningkatan produksi dimasa yang akan datang dapat diraih kembali apabila pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis mengembalikan substansi UU PERTAMINA No. 8/71 dengan penyempurnaan disesuaikan dengan iklim kondisi bisnis saat ini.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil / PSC, yang antara lain berbasis unsur cost recovery dan UU No. 22 Tahun 2001 terbukti juga telah terjadi berbagai penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara (korupsi).

Berdasarkan perihal diatas timbul gagasan atau konsep baru didalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan wewenang tersebut diantaranya “Sistem Royalty & Tax” yang diharapkan mampu membuat pemerintah mudah mengontrol pelaksanaan pengelolaan kontrak migas dengan kontraktor.


Strict Standards: Non-static method modGTranslateHelper::getParams() should not be called statically in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/mod_gtranslate.php on line 13

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 115

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 130

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vpcamdmi/public_html/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 142
Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English German Japanese Portuguese Russian Spanish

Event

Video Gallery